Kantah Kota Jayapura Ikuti Monev PTSL dan Lintor Bersama Kanwil BPN Papua

JAYAPURA – Jajaran Kantor Pertanahan Kota Jayapura mengikuti rapat koordinasi daring melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada Rabu (10/06). Rapat ini berfokus pada Monitoring dan Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Revisi Target, serta Lintas Sektor (Lintor)/Program Rumah Rakyat.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua tersebut bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh capaian pelaksanaan Program PTSL yang tengah berjalan. Selain sebagai wadah evaluasi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun yuridis yang dihadapi petugas di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan agenda, selain PTSL, perhatian khusus juga diberikan pada penyesuaian (revisi) target kerja serta optimalisasi program Lintas Sektor (Lintor) yang terintegrasi dengan Program Rumah Rakyat. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh program strategis nasional di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura, dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Baca Lainnya :

• Langkah Baru Dimulai: 5 PNS Kantor Pertanahan Kota Jayapura Resmi Dilantik0
• Fitur Berbagi Akses Sertipikat di Aplikasi Sentuh Tanahku, Wujud Transparansi dan Keamanan0
• Kantah Kota Jayapura Serahkan Penghargaan Petugas Loket Terbaik Bulan Mei kepada Billy Rischi Wotulo0
• Upacara Hari Lahir Pancasila BPN Se-Jayapura Raya: Komitmen Mengamalkan Nilai Luhur Lewat Pelayanan 0
• Kantah Kota Jayapura Laksanakan Peninjauan Lapang Terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR0

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan jajaran. Komitmen bersama ini menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program-program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.